Tidak semua program studi sarjana teknik di Indonesia “baik-baik saja”.
Cukup banyak prodi teknik yang sepi peminat, fasilitas terbatas, tidak kompetitif dalam riset, dan lulusannya tidak jelas akan bekerja di mana.
Namun, alih-alih dibenahi arah dan perannya, wacana yang muncul justru sederhana: dikurangi, bahkan ditutup.
Apakah itu solusi? Atau justru jalan pintas yang mengabaikan potensi?
Komposisi PT Tidak Imbang bagi Industri
Saat ini ada sekitar 3.500 kampus (data PDDIKTI) yang termasuk dalam kelompok akademik, yaitu: Sekolah Tinggi (2.069), Universitas (933), dan Institut (435). Sementara itu, kelompok vokasi terdiri dari: akademi (561), politeknik (383), dan akademi komunitas (35). Sehingga total vokasi ≈ 979 institusi, membentuk komposisi ±78% akademik vs ±22% vokasi, atau rasio sekitar 3,5 : 1.
Realitas yang tidak bisa lagi diabaikan adalah jumlah pengangguran di Indonesia mencapai sekitar 7,35 juta orang (Statistik BPS November 2025), dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74%. Yang lebih mengkhawatirkan, pengangguran di kalangan kelompok terdidik justru tetap tinggi. Pada Februari 2025, tingkat pengangguran lulusan universitas berada di kisaran 5,25%, yang mencerminkan bahwa dari setiap 100 sarjana, minimal 5 orang di antaranya tidak terserap kerja.
Secara absolut, jumlah pengangguran lulusan perguruan tinggi (D4–S3) telah menembus lebih dari 1 juta orang, dengan sekitar 1,01 juta di antaranya merupakan lulusan sarjana (S1). Ini berarti S1 menyumbang lebih dari 13% dari total angka pengangguran.
Di sisi lain, berbagai laporan ketenagakerjaan nasional menunjukkan:
Tingkat pengangguran terdidik masih signifikan
Banyak industri mengeluhkan ketidaksesuaian keahlian (skill mismatch)
Lulusan sarjana sering dianggap “siap teori, belum siap kerja”
Artinya, persoalan kita tidak sekadar meruahnya jumlah Prodi, tetapi juga ketidaksesuaian antara pendidikan dan kebutuhan industri.
Ironi Industri di Depan Mata Tetapi Jauh dari Prodi
Sungguh ironis, banyak prodi teknik berada di sekitar kawasan industri, di wilayah dengan UMKM yang aktif, dan di daerah dengan potensi ekonomi yang nyata. Namun,
Kurikulum tidak berbasis kebutuhan industri
Tidak ada proyek nyata dengan industri
Lulusan tidak terserap secara signifikan
Ini bukan masalah lokasi. Ini masalah salah desain. Kita terjebak dalam “Gengsi Akademik”. Banyak prodi “enggan” dianggap vokasi. Namun pada saat yang sama, mereka juga tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pusat riset unggulan.
Akibatnya, kurikulum setengah hati; standar ditiru dari universitas besar dan bisa diprediksi bahwa hasilnya pasti tidak kuat di mana pun. Ini bisa disebut sebagai “academic drift tanpa arah”.
Negara maju tidak memaksakan semua institusi menjadi sama. Di Jerman, Fachhochschule menghasilkan lulusan yang sangat siap untuk dunia industri. Di China, mayoritas perguruan tinggi bersifat terapan atau semi-vokasi. Demikian juga di Jepang, keterkaitan antara universitas dan industri sangat sistematis.
Mereka tidak terjebak dalam gengsi akademik. Mereka berfokus pada fungsi dan kontribusi yang nyata.
Daripada menutup Prodi, mengapa tidak mengarahkan ulang?
Saya mengusulkan model S1 (sarjana) yang memiliki:
Kurikulum berbasis kebutuhan industri
Wajib proyek nyata dengan industri
Dosen praktisi terlibat aktif, dan
Mahasiswa bisa berasal dari pekerja industri
Lulusannya tidak hanya paham teori, tetapi juga langsung bisa bekerja dan berkontribusi. Juga tidak perlu repot mengganti nama prodi. Cukup mengubah visi keilmuan dan kurikulumnya. Ini bukan vokasi. Ini adalah akademik yang jujur terhadap realitas.
Dibutuhkan keputusan Berani
Selama ini, banyak Prodi dinilai dengan ukuran yang sama:
Publikasi ilmiah
Laboratorium canggih
Kedalaman teori
Pertanyaannya, apakah semua Prodi harus menjadi “mini research university”? Untuk Prodi kecil di daerah, ini bukan standar. Ini adalah beban.
Saya menyaksikan di ujung Papua ada prodi Teknik Fisika dan menyatakan diri ingin menjadi prodi unggulan. Jika hanya menggunakan kriteria akademik, saya yakin tak akan pernah bisa terakreditasi. Tetapi bila diarahkan wawasan industri, sangat mungkin menolong pengembangan industri khas daerah ujung timur nusantara itu.
Bila didiamkan, banyak prodi akademik di Tanah Air yang mengejar indikator yang tidak relevan sekaligus mengabaikan potensi terbesar: kedekatan dengan industri khas daerahnya. Instrumen akreditasi bidang teknik (LAM TEKNIK) sebenarnya sudah cukup mengakomodasi, namun masih banyak disalahpahami. Bila diperlukan penajaman instrumen akreditasi, hal itu tidak terlalu sulit. Sebab sejak berdirinya, LAM TEKNIK telah menghapus instrumen "semua harus sama” dan menggantinya dengan “Setiap Prodi harus tepat guna”.
Untuk Prodi akademik berwawasan industri, penilaian tinggal difokuskan pada:
Kerjasama nyata dengan industri
Penyerapan lulusan
Keterlibatan praktisi
Proyek berbasis masalah riil bukan sekadar soal jumlah publikasi.
Namun, problemnya terletak pada masing-masing kampus: apakah mereka mau tetap mempertahankan gengsi? Pemerintah juga harus mendidik publik (dan industri) agar lebih memahami paradigma akademik vs vokasi, sehingga lebih berimbang menghargai vokasi.
Solusi Pengangguran dan Nasib Prodi
Jika pendekatan ini diambil secara serius:
Prodi kecil bisa hidup kembali
Industri mendapatkan mitra nyata untuk kuat mengejar pertumbuhan ekonomi
Lulusan lebih cepat terserap
Daerah berkembang berbasis kompetensi lokal
Dan yang paling penting: pendidikan tinggi menjadi jauh lebih relevan.
Menutup Prodi mungkin terlihat gagah. Namun, mengarahkan Prodi agar menemukan perannya yang jauh lebih strategis.
Kita mungkin sedang kekurangan institusi pendidikan tinggi yang berkualitas. Namun, saya yakin bahwa kita sebenarnya kekurangan arah yang jelas.
Sarjana teknik terapan bukan penurunan kualitas. Ia merupakan bentuk kedewasaan sistem pendidikan.
Dan mungkin inilah saatnya kita menghasilkan lulusan yang siap terjun, berpeluh dan berlaga di arena industri.
Sumber : Kompasiana
Tutup atau Arahkan?: Pengembangan Prodi S1 Teknik Berwawasan Industri